Apa saja poin perubahan Undang-undang ITE ?

Revisi atau Perubahan UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik)  telah disetujui oleh DPR pada 27 Oktober 2016 berarti undang-undang tersebut sudah berlaku 30 hari sejak disetujui yaitu tanggal 30 Nopember 2016, Yuk mari kita simak apa saja yang dirubah dalam UU ITE.

Perubahan pertama,
pada pasal 26 ditambahkan poin ‘hak untuk dilupakan’, yang artinya jika ada informasi/berita online yang menyatakan bahwa bapak A bersalah jika ia terbukti tidak bersalah maka berita itu dapat diajukan permohonan untuk dihapus oleh bapak A

Perubahan kedua,
Telah ditambahkan ayat baru pada Pasal 40. Pada ayat ini, pemerintah berhak menghapus situs berita online/ dokumen elektronik yang terbukti menyebarkan informasi yang melanggar undang-undang seperti berita tidak benar (HOAX), human trafficking, terorisme, SARA, pencemaran nama baik, pornografi,  dan hal-hal berbau negatif lainny. Situs berita tidak resmi akan langsung diblok jika melanggar ayat diatas

Perubahan ketiga, menjelaskan tentang tafsiran atas Pasal 5 terkait dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah di pengadilan.

Keputusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan dokumen / informasi elektronik atau sejenisnya yang didapatkan dari proses penyadapan (intersepsi) tanpa izin dari pengadilan tidak sah sebagai alat bukti.

Perubahan keempat, menjelaskan tentang pengurangan masa hukuman dan denda. Sanksi hukuman kurungan atau penjara diubah  menjadi paling lama 4 tahun (sebelumnya dari paling lama 6 tahun). Sanksi hukuman berupa denda dalam bentuk uang juga diubah menjadi maksimal Rp 750.000.000 (sebelumnya maksimal Rp 1.000.000.000 ).

Apa saja poin perubahan Undang-undang ITE ? | tekno | 4.5